Bertempat di Pengadilan Tinggi Palembang, 20 Ramadhan 1434 H bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2013 Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Palembang  mengadakan acara berbuka puasa bersama dilanjutkan dengan Sholat Magrib, Isya dan Taraweh berjamaah.

{fusionchart id="5" Statistik Kepegawaian Pengadilan Tinggi Palembang}

Menu Ini Masih Dalam Tahap Pengembangan

1. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris Pengadilan:
• Surat yang diterima Sub Bagian/Urusan Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris diagenda pada buku surat masuk.
• Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian/Urusan Kepegawaian.
• Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Sub Bagian/Urusan Umum.
2. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri. 
3. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian.
4. Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian.
5. Penyusunan daftar Urut Senioritas(DUS) Hakim Pengadilan Negeri. 
6. Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri. 
7. Perekapan absensi Hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri :
• Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen.
• Koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian. 
• Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk uang makan dan uang remunerasi.
8. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Palembang.
9. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan, meliputi SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP), SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan, serta SK Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran.
10. Pembuatan SK Honorer (pramubakti, Supir, Satpam);
11. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat.
12. Membuat jadwal piket karyawan/karyawati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Hingga saat ini belum ada laporan pelanggaran Hakim/Pegawai yang ditemukan pengawas maupun yang dilaporkan oleh masyaraka