Palembang - Sehubungan dengan Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor S-153/MK.6/KNL.1203/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 408/SEK/PL1/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Tukar Menukar BMN, maka kami akan melaksanakan lelang tukar menukar Barang Milik Negara.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Permohonan Penayangan Ke-3 (tiga) Pengumuman Tuka Menukar BMN_.pdf

Palembang - Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-29/KN/KN.2/2025 perihal Pemutakhiran Data BMN Berupa Tanah pada SIMAN Dalam Rangka Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagaimana terlampir, seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang mengelola Barang Milik Negara berupa tanah diinstruksikan untuk melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt Kepala Biro Perlengkapan Mahkmaah Agung.

Pemuktahiran_data_tanah IGT.pdf

Palembang - Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN), terdapat perubahan Kodefikasi BMN yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung melalui aplikasi SAKTI.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt Kepala Biro Perlengkapan Mahkmaah Agung.

Perubahan_Kodefikasi BMN (1).pdf

Palembang - Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi.

Palembang - Menindaklanjuti Surat Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor T06793.A/Dt.9.1/ME.01.01/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 Hal Verifikasi Laporan Triwulan I TA 2025 pada e-Monev Pengendalian pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Bersama ini disampaikan beberapa hal berikut

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung

Surat No 129_1000000337 (6).pdf